PT INdo Barat Rayon dan PJT II Purwakarta

(Kliping koran)
PJT II Purwakarta – Indo Bharat Rayon Masih Tegang

PURWAKARTA, PJT II Purwakarta mengaku sudah mengirimkan surat balasan kepada LSM TOPAN RI perihal himbuan atas penyalahgunaan pengunaan lahan negara oleh PT. Indo Bharat Rayon Purwakarta. Bahkan isi surat balasan yang di tujukan ke LSM TOPAN RI itu pihak PJT II mengaku sudah melakukan beberapa kali teguran, karena PT. Indo Bharat Rayon telah melanggar kesepakatan dan ketentuan hukum yang berlaku.

sebelumnya Institusi BUMN ini mendapat surat himbauan dari LSM TOPAN RI DPD Purwakarta, namun surat balasan yang di sampaikan melalui PT. Pos Purwakarta itu di akui LSM TOPAN RI tidak sampai ke alamat LSM TOPAN RI di Jakarta.
kepala Humas PJT II Purwakarta Budi Hutomo melalui stafnya Atik H kepada RAKA mengatakan, setelah LSM TOPAN RI memberikan surat himbauan perihal penggunaan lahan negara yang di kuasakan ke PJT II yang di gunakan oleh PT. IBR, menanggapi surat itu PJT II memberikan surat balasan ke alamat LSM TOPAN RI di Jakarta.

“Setelah kami mendapat surat himbauan dari LSM TOPAN RI perihal penggunaan lahan negara yang di kuasakan ke PJT II di gunakan oleh PT IBR, maka pada tanggal 25 Mei 2009 PJT II pun memberikan surat balasan dengan surat No. I/171/2009 yang di tujukan kepada LSM TOPAN RI di Jakarta,” ujarnya.

Menurut Atik, PJT II telah melakukan tugas dan pungsinya, semula pemanfaatan lahan aset kelola PJT II oleh PT. Indo Bharat Rayon yang lokasinya berada antara bendungan Ir. H Juanda dengan Bendung Curug di Desa Cilangkap Purwakarta di ijinkan oleh PJT II sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian pemanfaatan lahan (SPPL) No. 1/43/SPU/2003 tanggal 24 Juli 2003 dan penggunaannya sebagai lahan penyangga kawasan pabrik.

“Seperti yang tertuang di dalam surat perjanjian pemanfaatan lahan (SPPL) No. 1/43/SPU/2003 tanggal 24 Juli 2003 dan penggunaannya sebagai lahan penyangga kawasan pabrik, namuan PT. IBR malah membangun waste water treatmen Plant For Spinning Line#5, atas dasar itu PJT II telah melakukan teguran kepada PT. Indo Bharat Rayon melalui surat kepala divisi II, kepala seksi curug sekaligus oleh direksi PJT II Purwakarta. Selanjutnya pihak Pemkab yang berwenang menyikapi persoalan ini,” ujarnya.

Menurut temuan RAKA di lapangan, PJT II telah beberapa kali memberikan surat teguran, file copy yang tidak di perbolehkan untuk umum itu adalah surat-surat teguran dari pihak PJT II ke PT. IBR yang di antaranya, a. surat kepala Divisi II No. 30/DL/127/2005 tanggal 17 maret 2005 perihal peringatan penyimpangan sarat perjanjian mengenai pemanfaatan lahan No. 1/43/SPU/2003. b. surat kepala seksi curug No. 30.7/DL/20/2005 tanggal 09 Maret 2005 perihal pemberhentian kegiatan pengunaan di lahan PJT II. C. surat kepala Divisi II No. 30/DL/20.2006 tangal 21 Januari 2006 perihal penghentian kegiatan pelaksanaan IPAL di areal/lahan penyangga. d. surat direksi PJT II no .1/110/2006 tanggal 16 Maret 2006 perihal penghentian pelaksanaan pembangunan IPAL di areal lahan penyangga. e. surat direksi PJT II No.1/152/2006 tanggal 2 mei 2006 perihal pengunaan lahan PJT.

Selain itu, dalam surat teguran itu juga di sebutkan, bahwa lahan yang di pergunakan oleh PT. Indo Bharat Rayon merupakan tanah negara di lingkungan departemen pekerjaan umum dan permohonan pemanfaatan lahan di maksud dari PT. Indo Bharat Rayon kepada menteri pekerjaan umum No. 93/GA/IBR/IV2006 perihal permohonan lahan PJT II, dan penjelasan PJT II kepada direksi direktur Jendral sumber daya air departemen pekerjaan umum, melalui surat Direksi PJT II No. No /164/ 2006 tangal 2 Mei 2006. dan yang terakhir adalah dengan adanya permohonan dari PT. Indo Bharat Rayon dan laporan dari direksi PJT II tersebut pada angka 3 Direktorat Jendral Sumber Daya air Depertemen pekerjaan umum bersama PJT II dan PT. IBR sedang melakukan kajian teknis. surat yang langsung di tandatangani oleh Dirut PJT II Purwakarta Ir. Djendam Gurusinga Dipl. HE di tembuskan kepada pihak Polwil Purwakarta, Dinas cipta Karya kab. Purwakarta dan PT. IBR..

Bahkan, PJT II juga telah memperingatkan pihak PT. IBR untuk tidak melakukan pengarugan di lahan milik negara itu, sesuai dengan Isi surat peringatan perihal penyimpangan pelaksanaan surat perjanjian mengenai pemanfaatan lahan No. 3/43/SPU2003 Point. 2. dari hasil evaluasi serta peninjauan lapangan oleh PJT II di temukan pembuangan limbah padat dan sedang melakukan pengurugan dengan tanah merah untuk diratakan pada areal yang di peruntukan sebagai penyangga lingkungan pabrik seluas (141.664.00 m2) dan itu melanggar pasal 2 ayat (2) butir d. yang mengtakan bahwa PT. IBR di larang untuk merubah peruntukan lahan tanpa persetujuan tertulis di PJT II dan dan tidak di benarkan membuang limbah.

Syaiful wakil Presedir LSM TOPAN RI DPD Purwakarta mengatakan, persoalan penggunaan tanah negara tanpa mengikuti aturan yang berlaku adalah pelanggaran yang harus mendapatkan sangsi hukum, seyogyanya aparat penegak hukum dapat melakukan tugas dan pungsinya sehingga asset negara tidak di salah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.”Siapapun yang melakukan penyerobotan atas tanah negara, maka mereka harus mendaptkan sangsi, dengan merampas kekayaan milik negara berarti telah merampas hak rakyat, seyogyanya penegak hukum dapat bekerja dengan tegas dan tanpa pandang bulu,” paparnya.

di 11:10 0 komentar

About these ads

One response to “PT INdo Barat Rayon dan PJT II Purwakarta

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s